Peran dan Fungsi Akademi Komunitas (AK)

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi konsen pemerintah saat ini. Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa jumlah pengangguran muda di Indonesia adalah no. 1 terbesar di Asia Pasifik yang selanjutnya diikuti Sri Lanka di urutan ke-2 dan Filipina di urutan ke-3. Melihat fenomena ini, berdasarkan amanat UU No. 12 Tahun 2012, akademi komunitas mengambil peran yang sangat besar. Sebagai suatu jenis pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, sumbangsih pendidikan kejuruan dalam mendorong tumbuhnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperluas akses pendidikan tinggi sangat diandalkan.

Akademi komunitas (AK) sendiri merupakan bentuk pengembangan dari program yang telah ada sebelumnya yaitu community collage (CC) yang pada tahun 2000-2010 terdapat di 105 SMK, Universitas dan Poltek. CC kemudian mengalami transformasi program menjadi Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) pada tahun 2010-2012 yang berada di 42 Perguruan Tinggi dengan 300 sub kampus (SMK dan Industri) berpola PJJ. Di tahun 2012, barulah nama AK dimunculkan dengan model penyelenggaraannya yang dilaksanakan di daerah (kabupaten/kota) dengan maksud agar biaya pendidikan tinggi dapat ditekan karena peserta didik tidak harus pergi terlalu jauh.

Posisi AK menjadi sangat strategis karena berdasarkan amanat UU No. 12 Tahun 2012, AK merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi. AK merupakan bagian proses peningkatan pertmubuhan ekonomi bangsa melalui peningkatan tenaga terampil yang mampu menggerakkan roda perekonomian wilayah. Adapun indikator kinerja AK diantaranya: jumlah tenaga terampil yang disediakan dan terserap di industri dan mandiri, jumlah penghasil produk barang dan jasa, dan jumlah kerjasama dengan para pengguna dan industri.

Pada tahun 2012 berdasarkan Kepmendikbud No. 161/P/2012 telah ditetapkan 20 AK dalam bentuk PDD (Prodi Di luar Domisili) dari 12 Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara. Salah satu PT yang menjadi penyelenggara adalah Politeknik Negeri Malang yang menyelenggarakan PDD di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Blitar. Program studi yang dibuka di Kabupaten Bojonegoro adalah 3 prodi, yaitu komputer akutansi, teknik informatika dan teknik otomotif, sedangkan di Kota Blitar juga terdapat 3 prodi yaitu teknologi informasi, multimedia dan administrasi perkantoran.

Sebagai sebuah program pendidikan yang baru, AK seharusnya memperhatikan tuntutan pasar (market driven) dimana segala bentuk pendidikan harus berorientasi pada keterbutuhan keterampilan di lapangan. Hal ini bersentuhan langsung dengan pengelolaan pembelajaran di AK. Proses pembelajaran menjadi konsen utama karena sesuai dengan jalurnya, AK harus mampu memberikan sajian pembelajaran dengan porsentase 60%-70% teori dan 30%-40% praktek.